Dialektika 

PPN Sembako dan Kegagalan Kekuasaan Mengelola Negara

Lagi-lagi pemerintah menunjukan sikap tidak empati dengan kondisi dan kesulitan masyarakat. Ketika pandemi menghancurkan ekonomi masyarakat dan kemiskinan yang kembali menyentuh angka dua digit (10,19%), Pemerintah justru menunjukan sikap yang ambigu dan tidak berpihak pada masyoritas masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Pemerintah memilih untuk membebaskan PPnBM kendaraan yang jelas ditunjukan untuk membantu korporasi besar Industri otomotif yang sudah kaya raya dan pada saat yang sama memberi ‘subsidi’ pada kalangan berduit untuk membeli mobil baru dalam kondisi ekonomi tak menentu karena pandemi yang menyerbu.

Ironisnya tidak lama berselang dari itu, pemerintah justru berencana menerapkan PPN untuk sembako yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Pemerintah lupa, untuk kalangan bawah yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, konsumsi sembako adalah konsumsi utama dan bisa jadi menjadi pengeluaran terbesar dari penghasilan harian yg didapatkan, terutama sektor informal yg menyandarkan makan pada penghasilan harian. Dampaknya bisa ditebak, masyarakat hampir miskin akan jatuh menjadi miskin, masyarkat miskin terancam kekurangan makan dan mungkin angka gizi buruk akan melonjak drastis. Dampak susulannya juga tidak sederhana, termasuk dampak sosial, kesehatan dan potensi kriminal akibat kemiskinan yang meningkat tinggi dan ancaman generasi penerus yg kurang gizi.

Pemerintah nampaknya asik dengan postur kebijakan fiskalnya, untuk membiaya proyek strategis dan mungkin untuk melanjutkan proyek ambisius pembangunan infrastruktur yang secara langsung, bisa jadi, tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan pajak yg mencekik menunjukan kegagalan pemerintah mengelola negara. Asumsi itu ditambah dengan hutang yang semakin meninggi. Ketika kebijakan yang dibuat adalah kebijakan tingkat tinggi yang tidak membumi, pemerintah seperti asik dengan dunianya sendiri.

Jika kita lihat bagaimana pemerintah bagi-bagi jabatan dan kekuasaan diantara mereka sendiri, mempermudah investasi tapi menekan buruh, membebaskan PPnBM kendaraan dan memberlakukan pajak sembako, memudahkan pergerakan tenaga kerja asing dan menghambat mobilitas masyarakat sendiri, maka jangan salahkan publik jika berpikir bahwa pemerintah telah berbuat tidak adil dan zolim terhadap rakyatnya. Semestinya Pemerintah fokus untuk menyelamatkan masyarakat strata paling lemah dari dampak pandemi. Bagi orang kaya, pandemi hanya menurunkan nilai saham dan kekayaan, bagi orang miskin pandemi mengancam kemampuan mereka untuk mendapatkan makan. Ketika pemerintah tidak mampu melepaskan mereka dari kesulitan, paling tidak, janganlah pemerintah menambahkan kesulitan. Jangan persulit rakyat kecil mencari makan, karena hanya itu yg mereka perjuangkan, bukan mengejar kekuasaan dan jabatan seperti pejabat mulia yg ada di Senayan.

Spread the love

Related posts